sistem pemerintahan Republik Demokratik Timor-Leste

SYSTEM PEMERINTAHAN RDTL (REPUBLICA DEMOCRATICA DE TIMOR-LESTE) Ciri-ciri pemerintahan semipresidensial Timor-Leste: 1. dari presidensial o Kekuasaan eksekutif presiden diangkat berdasarkan demokrasi rakyat dan dipilih langsung oleh mereka atau melalui badan perwakilan rakyat. o Presiden memiliki hak prerogratif (hak istimewa) untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang memimpin departemen dan non-departemen. 2. dari parlementer o Dikepalai oleh seorang perdana menteri sebagai kepala pemerintahan sedangkan kepala negara dikepalai oleh presiden. o Menteri-menteri hanya bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif. o Kekuasaan eksekutif bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif. o Kekuasaan eksekutif dapat dijatuhkan oleh legislatif. Kepala Negara Republik Timor Leste adalah seorang presiden, yang dipilih secara langsung dengan masa bakti selama 5 tahun. Meskipun fungsinya hanya seremonial saja, ia juga memiliki hak veto undang-undang. Perdana Menteri dipilih dari pemilihan multi partai dan diangkat/ditunjuk dari partai mayoritas sebuah koalisi mayoritas. Sebagai kepala pemerintahan, Perdana Menteri mengepalai Dewan Menteri atau Kabinet dalam Kabinet Pemerintahan. Parlemen Timor Leste hanya terdiri dari satu kamar saja dan disebut Parlamento Nacional. Anggotanya dipilih untuk masa jabatan selama lima tahun. Jumlah kursi di parlemen antara 52 dan 65 tetapi saat ini berjumlah 65. Undang-Undang Dasar Timor Leste didasarkan konstitusi Portugal. Angkatan Bersenjata Timor Leste adalah FALINTIL-FDTL (F-FDTL), sedangkan angkatan kepolisiannya adalah PNTL (Polícia Nacional Timor-Leste). Timor-Leste Adalah Negara Republik Berdemokrasi. Paham demokrasi yang dianut ditimor leste adalah demokrasi liberal. 1. Setiap warga negara yang berumur 17 tahun ke atas berhak untuk memilih dan untuk dipilih. 2. Penggunaan hak pilih bersifat pribadi dan merupakan suatu kewajiban warga negara. 3. Setiap warga negara berhak mengajukan, baik secara perorangan maupun secara bersama dengan yang lain, petisi, pengaduan dan tuntutan pada badan-badan daulat atau pihak berwenang dengan tujuan untuk membela hak-haknya, UUD, hukum atau kepentingan umum. 4. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk memberikan sumbangsih demi mempertahankan kemerdekaan, kedaulatan dan kesatuan wilayah negara. Timor-Leste memiliki sistem pemerintahan semi-presidensialyang mana memiliki empat badan kedaulatan yang terdiri dari Badan presidensial, badan legislatif, badan eksekutif dan badan Hukum. Keempat badan kedaulatan tersebut memiliki fungsi dan tanggungjawab yang berbeda yang mana diatur didalam Undang-Undang Dasar (UUD) Republik Demokratik Timor -Leste(RDTL). Sebagai negara hukum, Konstitusi Repubica Democratica De Timor Leste merupakan hukum tertinggi di Timor-Leste yang mana merupakan dasar bagi bembuatan hukum-hukum yang lain di teritori ini. Adapun, proses pembuatan UUD Timor-Leste dimulai dengan Assembleia Konstituante yang waktu itu memiliki 88 anggota dan mayoritas anggata Assemblei Konstituante adalah dari fraksi Partai Fretelin yang menduduki 55 kursi. Sesudah setelah, kemerdekaan Timor-Leste di restorasikan pada tanggal 20 Mei 2002, ke 88 anggota Asemblei Konstituante di tranformasikan menjadi Anggota Parlamen Nasional. Ke 88 anggota legislatif ini telah menyempatkan dasar-dasar hukum bagi negeri ini dengan berbagai hukum yang diantaranya adalah UUD Timor-Leste yang dibagi kedalam 7 bagian pokok dengan 170 pasal. Untuk membangun negeri dan untuk mempersiapkan masa depan yang lebih cemerlan kita harus belajar dan mencintai sejarah kita sehingga kelak kita bisa bertindak dan berkarya lebih berhati-hati demi terciptanya kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat negeri dan bangsa ini.